Syafruddin menegaskan, apabila dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi kecil sekali untuk masalah penuntasan banjir di Kota Balikpapan, jika dibandingkan penuntasan banjir di Samarinda yang memiliki anggaran yang cukup besar hingga ratusan miliar.
“(Anggaran) besar puluhan bahkan sampai ratusan miliar. Saatnya pemerintah provinsi untuk membantu Pemkot Balikpapan percepat pemulihan banjirnya,” ujar Syafruddin.
Lanjut Syafruddin menjelaskan Pemerintah Provinsi harusnya tetap konsisten membantu dalam rangka percepatan penanggulangan banjir, salah satunya mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk menormalisasikan sungai ampal dan turunan hingga kebawah.
Komisi III DPRD Balikpapan akan turun ke lapangan melihat secara langsung untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir yang besar kemarin. Berdasarkan hasil pantauannya saat turun ke lapangan sepertinya ada sodetan yang perlu diperbesar sehingga air tidak tertahan di tikungan.
“Saya kira dalam waktu cepat kami akan tinjau ke lapangan, khususnya Komisi 3 DPRD Provinsi. Saya kaget, ini harus dikejar, didorong, dipercepat agar tidak ada banjir di Kota Balikpapan,” serunya.
Sebenarnya, DPRD Provinsi Kaltim Dapil Balikpapan selalu mendukung penanganan percepatan banjir di Kota Balikpapan. “Saya anggota DPRD yang mendukung, termasuk pembangunan flyover Muara Rapak,” pungkasnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
