Minim Dukungan Pemprov kepada Pemkot Balikpapan Atasi Penanganan Banjir  

oleh -
Anggota DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin. Foto: BorneoFlash.com/Niken.
Anggota DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin. Foto: BorneoFlash.com/Niken.

BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Banjir yang terjadi di Kota Balikpapan beberapa hari lalu, Rabu (16/3/2022) menggegerkan masyarakat Balikpapan. Pasalnya, beberapa lokasi di wilayah Kota Balikpapan terendam banjir dengan ketinggian air hingga mencapai bagian dada orang dewasa.

Kejadian banjir tersebut mendapat sorotan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga turun langsung untuk meninjau banjir yang cukup besar terjadi di Kota Balikpapan.

“Banjir di Balikpapan itu saya juga kaget kok bisa menggenang seperti itu. Di Balikpapan itu kan jarang terjadi banjir besar seperti itu. Artinya ada yang penting harus diselesaikan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi khususnya di Kawasan MT Haryono,” ujar Anggota DPRD Provinsi Kaltim Syafruddin ditemui usai mengikuti pengukuhan LPM Gunung Samarinda, Sabtu (19/3/2022).

Diketahui, pada tahun 2017-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota dan Bappeda Provinsi telah mempunyai perjanjian atau MOU mengenai penanggulangan banjir.  

“Nah sekarang tinggal tugasnya Pemerintah provinsi melaksanakan MOU tersebut salah satunya adalah mengalokasikan anggaran yang maksimal,” tegasnya.

Politisi Partai PKB menyebutkan alokasi anggaran untuk penuntasan banjir di Kota Balikpapan dari Pemerintah Provinsi  itu minim tidak lebih Rp 6 miliar per tahun dan alokasi diberikan untuk penanganan dua titik yakni normalisasi DAS Sungai Ampal dan Sungai di Perumahan Depsos masing-masing Rp 3 miliar.

“Saya minta kepada Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 itu setidaknya minimal Rp 15 miliar. Nanti kami yang dorong apalagi saya ada di Komisi III, itu bidang saya nanti akan saya dorong itu,” serunya.

banner 700x135

No More Posts Available.

No more pages to load.