Lanjut Alwi menjelaskan jika sudah berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, bahwa ini adalah kewenangan PT Pertamina sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tidak bisa digelontorkan untuk memperbaiki jalan tersebut.
Sebenarnya, ada dua opsi yang ditawarkan kepada PT Pertamina yakni PT Pertamina sendiri yang memperbaiki jalan tersebut atau bisa dihibahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan untuk masyarakat umum.
“Artinya ini diserahkan kepada Pemerintah sehingga bisa menganggarkan.Itu salah satu solusi. Hanya saja kalau namanya hibah, PT Pertamina tidak boleh lagi main buka tutup. Sepertinya, setiap ada kegiatan PT Pertamina selalu mengadakan buka tutup jalan, karena kalau sudah diberikan Pemerintah itu berarti jalan umum atau Fasilitas Umum (Fasum),” serunya.
Pihak PT Pertamina sudah paham jika Pemkot tidak bisa menganggarkan untuk perbaikan jalan ini karena tanah masih wewenang PT Pertamina.
“Saya sesali selama dua tahun ini tidak ada pergerakan terkesan pembiaran. Bahwasanya sudah banyak korban, kendaraan berjatuhan. Apalagi ada sekolah yang notabene nya calon pemimpin anak bangsa kita yang belajar. Pergi untuk belajar sampai sekolah jatuh,” ucapnya.
Alwi meminta hari ini harus ada kepastian penyelesaian, agar tidak ditunda supaya tidak ada korban berjatuhan di jalan tersebut. Kalau perlu teman Komisi 3 dan 4 bertemu pihak PT Pertamina yang bisa memutuskan dapat mengerjakan jalan ini, supaya
“Saya rasa ini bukan pekerjaan sulit buat (PT Pertamina) demi kepentingan orang banyak jalan. Tolong ditanggapi serius. Kami minta satu bulan sudah ada pengerjaan, tidak menunggu lagi. Jangan tandatangan disetujui tapi tidak dikerjakan,” pungkasnya.
Saat Pihak Perwakilan PT Pertamina ditemui usai pertemuan untuk dimintai keterangan tidak memberikan jawaban karena bukan wewenangnya.
(BorneoFlash.com/Niken)
