Selanjutnya ia menegaskan sanksi paksaan pemerintah ini salah satunya ialah mengharuskan perusahaan membenahi fasilitas di sekitar aktivitas/tempat supaya tidak ada limpahan kembali.
Selanjutnya penghentian sementara aktivitas pembersihan lahan dari perusahaan yang menjadi sumber pencemaran. Dan memberinya bantuan air bersih ke warga yang terimbas.
“Sanksi administrasi ini harus dipenuhi oleh perusahaan tidak boleh tidak,” tegasnya kembali.
Untungnya pencemaran yang terjadi di sungai itu tidak begitu beresiko sampai mengakibatkan korban jiwa. Karena dari sampel air yang diperiksa ada kandungan zat yang melewati kapasitasnya,” tutur Edyanto.
Saat itu, hasil tes Lab DLH terkait sampel air sungai Kedang Pahu membeberkan kandungan zat yang dimaksud ialah Total Suspended Solid (TSS) yakni semua zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) atau sejumlah partikel yang tersuspensi di air dan bisa berbentuk elemen hidup (biotik).
seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, atau komponen mati (abiotik). Di mana saat ditelaah nilai TSS itu capai 600 mg/liter dan melewati kapasitas standar yang hanya 50 mg/liter saat diambil di Sungai Nyahing.
“Oleh karena itu, kita tekankan, tegaskan dan beri peringatan keras supaya saat sebelum perusahaan melakukan aktivitas.
Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) harus benar-benar jadi perhatian dan dijalankan. Kenali dan mengantisipasi efeknya pada lingkungan,” ujarnya.
Walau tidak disampaikan sampai kapan kandungan TSS di aliran sungai itu akan kembali normal hingga dapat dipakai kembali oleh warga sekitar.
Tetapi untuk memenuhi keperluan air bersih warga yang terimbas karena itu perusahaan diharuskan memberikan fasilitas air bersih untuk warga.
“Mereka (perusahaan) telah bersedia untuk menyiapkan air bersih untuk warga.
Dengan mempersiapkan sumur-sumur pompa di sejumlah daerah di Kecamatan Damai yang terimbas ini. Dan pihak kecamatan bersama perusahaan sedang mengkoordinasikan terkait ini,” tutup Edyanto Arkan.
Sementara itu, saat awak media coba konfirmasi atau memberinya hak jawab pada pihak perusahaan tetapi tidak satupun yang memberikan keterangan.
(BorneoFlash.com/Lilis)
