Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi tingkat ahli tahap pertama tahun 2025.
Tag: bpjs ketenagakerjaan
Tahap I BSU 2025 Telah Disalurkan ke 2,45 Juta Pekerja, Total Target 17 Juta Penerima
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025 Tahap I kepada 2.450.068 pekerja. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 3.697.836 pekerja yang ditetapkan sebagai penerima pada tahap awal.
Pemprov Kaltim Dorong Perusahaan Swasta Bayarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan
Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), H. Seno Aji, menyuarakan keprihatinannya terhadap masih banyaknya tenaga kerja rentan di daerah yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tak Jadi Diskon Listrik, Pekerja dan Guru Honorer Dapat Rp600.000
Pemerintah membatalkan rencana untuk memberikan diskon tarif listrik pada bulan Juni dan Juli 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa proses penganggaran yang terlambat menghambat pelaksanaan program tersebut.
Korban PHK Akan Menerima Manfaat Tunai 60% dari Gaji Selama 6 Bulan Mulai Tahun Ini
Korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menerima manfaat tunai sebesar 60% dari gaji terakhir mereka selama enam bulan, mulai tahun ini. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Penandatanganan Nota Kesepahaman BPJS Ketenagakerjaan dan Otorita IKN Perkuat Perlindungan Pekerja di Ibu Kota Nusantara
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, telah menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di IKN.
Usia Pensiun Diperpanjang: Mendorong Produktivitas atau Membebani Dunia Usaha?
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi kebijakan ini agar pekerja dapat mempersiapkan diri lebih baik, terutama dalam hal literasi keuangan dan perencanaan masa depan.
Wali kota Balikpapan Tegaskan Program Prioritas APBD 2025 Segera Dilaksanakan
Kota Balikpapan telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar Rp 4,5 Triliun. Wali kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa program prioritas harus segera dilaksanakan dengan cepat usai APBD Tahun 2025 ditetapkan.
Pemerintah Perkenalkan Program JKP 2025, Memberikan Perlindungan Lebih pada Pekerja PHK
Pemerintah berkomitmen mendukung pekerja yang terkena PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.
Awal Tahun 2025, Pemkot Balikpapan Gratiskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 10 Ribu Disabilitas
Diawal Januari 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melalui Dinas Ketenagakerjaan memberikan iuran gratis BPJS Ketenagakerjaan untuk non formal.
- 1
- 2
- …
- 8
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.