Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menerima alokasi pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pemekaran Wilayah dan Tapal Batas Sepaku–PPU Dibahas, DPRD Minta Pemda Segera Ambil Keputusan
Seiring dengan berjalannya laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), proses pemisahan wilayah administratif terus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah bersama DPRD PPU.
Inovasi Pengelolaan Sampah di Kukar, DPRD Tekankan Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menerapkan sistem retribusi sampah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan.
Idham Soroti Aturan Haji Baru, Ratusan Calon Jamaah Kukar Terancam Tertunda
Ratusan calon jamaah haji asal Kutai Kartanegara (Kukar) berpotensi harus menunda keberangkatannya pada 2026 akibat aturan baru Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Haji.
Pemprov Kaltim Soroti Lonjakan Stunting di Balikpapan dan PPU, Intervensi Diminta Lebih Tepat Sasaran
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti meningkatnya angka stunting di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Upacara Penutupan Retreat Pegawai OIKN Berlangsung Khidmat dan Penuh Motivasi
Kodam VI/Mulawarman kembali menunjukkan perannya dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui penyelenggaraan Retreat Pegawai Otorita IKN yang berlangsung sejak 5 hingga 18 November 2025.
Wabup Mahyunadi Profesionalitas Pers, Kunci Jaga Kualitas Informasi di Tengah Derasnya Arus Digital
Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menegaskan bahwa pers wajib bertindak sebagai penjaga gerbang kualitas informasi di era sekarang, bukan hanya penyebar berita.
Sengketa Lahan Masih Mengganjal, DPRD PPU Desak Percepatan Reforma Agraria Jelang IKN Beroperasi
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyambut positif Langkah Komisi II DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria untuk mempercepat penataan lahan serta penyelesaian berbagai sengketa agraria di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
DPRD Kukar Tolak Pemangkasan Kuota Haji 2026, Ahmad Yani: Kebijakan Ini Merugikan Masyarakat
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan penolakan terhadap pemangkasan kuota haji tahun 2026.
Legislator Soroti Molornya Penetapan UMP 2026 di Kaltim
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti belum adanya keputusan resmi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 1,142
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.