BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Iim, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kader sosial di tingkat kelurahan, agar pelayanan sosial di masyarakat lebih profesional.
Hal itu disampaikan Iim saat menggelar reses bersama ratusan kader sosial dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir perwakilan dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) untuk membahas berbagai persoalan di lapangan, mulai dari ketersediaan fasilitas hingga kebutuhan peningkatan kompetensi kader.
Menurut Iim, banyak kader sosial yang selama ini bekerja tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan minim pelatihan. Padahal, mereka menjalankan berbagai fungsi penting dalam pelayanan masyarakat, terutama di Posyandu.
“Kader sosial ini ujung tombak di lapangan. Mereka bukan hanya menimbang balita, tapi juga berperan dalam edukasi kesehatan, keluarga, dan perlindungan anak. Karena itu, mereka perlu sertifikasi dan pelatihan agar profesional,” ujarnya, saat ditemui di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, pada hari Rabu (29/10/2025).
Iim menambahkan, sertifikasi tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membuka peluang bagi kader untuk mendapatkan pengakuan formal atas perannya.
Ia menilai, profesionalisasi ini harus berjalan seiring dengan rencana pemberian insentif dari pemerintah kota. Saat ini pemerintah masih memetakan kondisi Posyandu di seluruh wilayah Balikpapan. Beberapa di antaranya belum memiliki fasilitas sendiri dan masih menumpang di rumah warga.
“Sebelum penyaluran insentif, kelembagaan Posyandu perlu dibenahi lebih dulu agar sistemnya tertata. Setelah itu, barulah program insentif bisa dijalankan secara merata,” ungkapnya.
Dari Dinas Sosial, turut disampaikan program Sekolah Rakyat, yakni pendidikan gratis dari PAUD hingga perguruan tinggi bagi masyarakat tidak mampu. Namun, Iim menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait program ini.
“Masih banyak warga yang salah mengira Sekolah Rakyat seperti sekolah dasar dulu. Padahal ini program beasiswa penuh. Sosialisasinya harus diperkuat supaya manfaatnya tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui reses tersebut, Iim berharap kolaborasi antara kader sosial dan pemerintah bisa semakin erat. Ia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan harus sejalan dengan peningkatan kompetensi dan penataan kelembagaan.
“Kita ingin pelayanan sosial yang tidak hanya aktif, tapi juga profesional. Dengan lembaga yang kuat dan kader yang tersertifikasi, kesejahteraan masyarakat bisa lebih terjamin,” pungkasnya. (Adv)
