BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menilai, pembangunan ekonomi dan sosial harus berjalan beriringan agar kota ini benar-benar menjadi Kota Global yang Nyaman Dihuni Semua Kalangan.
Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Grand Senyiur Hotel Balikpapan, pada Senin (27/10/2025).
Dalam rapat tersebut, para fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait dua rancangan peraturan daerah (Raperda) penting yakni Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Golkar melalui juru bicaranya, Nelly Turuallo, menegaskan bahwa penataan gudang bukan sekadar urusan teknis tata ruang, melainkan strategi besar untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup warga kota.
“Kami memandang penting adanya aturan tegas mengenai jenis, ukuran, dan fungsi gudang, sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 90 Tahun 2014. Ini penting agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan ketertiban dan keselamatan masyarakat,” ujar Nelly.
Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang menyesuaikan zona pergudangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan bentuk keseriusan untuk menata kota agar lebih modern dan berkelanjutan.
“Penyesuaian zona pergudangan adalah strategi cerdas. Dengan tata kelola yang baik, kota ini bisa menjadi pusat distribusi logistik yang efisien tanpa mengorbankan kenyamanan warga,” tambahnya.
Selain isu tata ruang, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai pondasi pembangunan sosial yang inklusif.
Nelly menjelaskan, kebijakan PUG bukan hanya bicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih jauh dari itu tentang pemerataan kesempatan dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh.
“Raperda ini memastikan seluruh kebijakan pembangunan di Balikpapan melibatkan semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Ini tentang keadilan sosial, bukan hanya soal gender,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap, keberadaan Raperda ini mampu memperkuat peran lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan publik.
“Perempuan Balikpapan memiliki potensi besar dalam pembangunan daerah. Pemerintah perlu memastikan mereka mendapatkan ruang yang sama untuk berkontribusi,” katanya.
Menutup pandangan fraksinya, Nelly menegaskan bahwa Golkar berkomitmen mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Bagi partai berlambang pohon beringin ini, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota merupakan kunci keberhasilan pembangunan Balikpapan menuju kota modern yang berdaya saing dan berkeadilan.
“Golkar akan terus menjadi mitra konstruktif pemerintah. Kami ingin memastikan setiap kebijakan bukan hanya kuat secara regulasi, tapi juga berakar pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
