BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas kota di tengah dinamika demokrasi.
Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat telekonferensi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama seluruh kepala daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Balai Kota, pada Sabtu Sore (30/8/2025).
Dalam arahannya, Mendagri meminta kepala daerah melakukan evaluasi situasi keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Kepala daerah juga diminta untuk turun langsung jika ada aksi demonstrasi, baik dari masyarakat maupun mahasiswa.
“Kita diminta hadir, menghampiri, dan berdialog. Itu bagian dari kepedulian pemerintah terhadap aspirasi rakyat,” ujar Bagus.
Selain itu, Mendagri menginstruksikan agar kegiatan seremonial pemerintah daerah sementara dikurangi. Hal ini sebagai bentuk empati terhadap kesulitan ekonomi yang tengah dirasakan masyarakat.
Bagus menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan akan konsisten menjaga ruang dialog terbuka dengan masyarakat maupun mahasiswa. Namun, ia menekankan agar aksi penyampaian aspirasi dilakukan sesuai aturan.
“Kami berharap kontrol sosial dan demokrasi tetap berjalan, tetapi jangan sampai ada tindakan di luar aturan, anarkis, atau merusak fasilitas umum. Kondusivitas kota harus tetap dijaga, karena perekonomian warga sangat bergantung pada stabilitas ini,” tegasnya.
Menurutnya, kondusivitas adalah kunci agar roda perekonomian kota tetap bergerak. “Kita ingin Balikpapan tetap menjadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif. Masih banyak warga yang menggantungkan hidupnya dari usaha sehari-hari. Jangan sampai terganggu,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga menegaskan larangan kepala daerah untuk bepergian ke luar negeri. Adapun agenda luar daerah hanya diperbolehkan jika berkaitan dengan undangan resmi dari pemerintah pusat. “Kami siap berbagi tugas dengan Wali Kota agar roda pemerintahan tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” jelas Bagus.
Terkait kemungkinan adanya aksi mahasiswa di Balikpapan, ia menegaskan pemerintah kota sangat menghargai.
“Kami melihat itu sebagai bagian dari kontrol sosial dalam demokrasi. Silakan menyampaikan pendapat, tapi syaratnya harus sesuai aturan, tidak mengganggu kepentingan umum, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum,” pungkasnya.
