BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan resmi turut serta dalam peluncuran nasional Koperasi Desa Merah Putih sekaligus peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto secara daring dari VIP Room Balai Kota Balikpapan, pada Senin (21/7/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, bersama jajaran Forkopimda hadir mewakili pemerintah kota. Dalam kesempatan ini, Bagus juga menyerahkan secara simbolis Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada perwakilan 34 koperasi Merah Putih dari seluruh kelurahan di Balikpapan.
“Kami bersyukur, Balikpapan menjadi salah satu kota yang telah menyelesaikan pembentukan koperasi Merah Putih 100 persen lebih awal dibanding daerah lain. Seluruh 34 kelurahan kini sudah memiliki koperasi Merah Putih,” ujar Bagus.
Program Koperasi Merah Putih ini merupakan inisiatif Presiden yang telah dicanangkan sejak Maret 2025, dengan target pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian akar rumput melalui badan usaha koperasi yang berbasis desa dan kelurahan.
Presiden Prabowo dalam arahannya menyampaikan bahwa koperasi adalah bentuk usaha yang paling sederhana namun memiliki potensi besar jika digerakkan secara masif. “Jika 80 ribu koperasi bergerak bersama, dampaknya terhadap ekonomi nasional akan luar biasa,” ucapnya.
Wakil Wali Kota Balikpapan pun menegaskan bahwa koperasi Merah Putih bukan sekadar formalitas, tapi diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Setiap koperasi akan menjalankan usaha unggulan sesuai potensi wilayah masing-masing, seperti warung sembako, distribusi LPG, mini apotek, hingga klinik.
“Ada juga usaha yang sudah berjalan, misalnya di Kelurahan Graha Indah yang mengembangkan produksi batako dan paving block. Ini contoh yang bisa diduplikasi di wilayah lain,” jelas Bagus.
Terkait permodalan, Pemkot Balikpapan mendorong pemanfaatan dana kelurahan sebagai modal awal yang bersifat pinjaman produktif, bukan hibah. Pemkot juga telah mengalokasikan anggaran untuk biaya notaris dan pembuatan NIB koperasi melalui APBD lewat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian (DKUMKMP).
“Harapannya, koperasi ini mampu menciptakan keuntungan dari usaha riil yang berjalan, agar bisa naik kelas dan menarik dukungan dari bank-bank swasta nasional (Himbara),” lanjutnya.
Ia menambahkan, koperasi yang menunjukkan progres dan prospek usaha yang menjanjikan akan menjadi prioritas untuk mendapatkan dukungan pembiayaan lebih besar dari perbankan.
Presiden juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Ia meminta agar dewan pengawas, dinas koperasi, serta instansi terkait aktif memonitor aktivitas koperasi agar program ini tidak mandek atau disalahgunakan.
“Ini bukan semata-mata tentang usaha kecil, tapi tentang upaya besar untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, bahkan pinjaman online yang membelit warga. Ini yang diharapkan Presiden: koperasi menjadi solusi ekonomi rakyat,” tutup Bagus.
Dengan langkah ini, Pemkot Balikpapan membuktikan komitmennya untuk menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, sejalan dengan cita-cita Presiden untuk membangun Indonesia dari desa dan kelurahan.
