BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan melanjutkan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBN 2026.
Pemerintah akan menggunakan hasil evaluasi anggaran tahun ini sebagai dasar penentuan pagu anggaran tahun depan.
“Efisiensi pasti kami lakukan. Kami akan mempertimbangkan kinerja kementerian/lembaga dan langkah efisiensi mereka,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025), usai menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah mendorong efisiensi untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah menargetkan belanja negara berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB pada 2026.
Pemerintah juga memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, memperbaiki layanan publik, dan mendorong kemandirian daerah.
Sebagai strategi jangka menengah, pemerintah menetapkan delapan prioritas pembangunan sesuai arahan Presiden terpilih, yaitu: ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
“Kami mengacu pada delapan prioritas Presiden baru dan mengoptimalkan pelaksanaannya melalui program kementerian dan lembaga, dengan arahan langsung dari Presiden,” tutup Sri Mulyani. (*)
