BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan H Abdulloh menghadiri pelantikan pengurus Asosiasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kota Balikpapan periode 2023-2028, yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Balikpapan, Klandasan Ilir, Kota Balikpapan, Minggu, (6/8/2023).
LKM merupakan sebuah lembaga kolektif yang terhimpun dari masyarakat dan memiliki peran secara partisipatif dalam menanggulangi berbagai persoalan, baik dibidang pembangunan, ekonomi maupun sosial di tingkat Kelurahan.
LKM ini dibentuk sejak tahun 2009 oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), telah berakhir pada bulan Juni 2023. Meskipun demikian, keberlanjutan LKM khususnya di Kota Balikpapan dapat terus berperan aktif dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Ketua DPRD Balikpapan, H Abdulloh menyampaikan LKM sangat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, terutama dalam mempercepat pengentasan kawasan kumuh.
Program LKM merupakan bagian dari program pemerintah dan keberadaan LKM di Balikpapan juga berperan aktif dalam membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Saya yakin Pak Wali Kota 100 persen pasti menyetujui. Tinggal bagaimana OPD terkait bisa menempatkan alokasi anggarannya itu dimana, dan kemudian dijabarkan anggaran itu secara teknis dan diimplementasikan kepada LKM. Distribusi anggarannya nanti bisa melalui Bappeda, Dinas PU atau Dinas Perumahan dan Permukiman,” paparnya.
Seperti halnya informasi yang diterima dari Dinas PU dan Disperkim Balikpapan, bahwa kawasan kota kumuh di Balikpapan masih terdapat sekitar 200 hektar. “Titik-titik mana saja nanti yang akan didahulukan agar menjadi kota bersih, tentunya dinas terkait yang punya datanya,” terangnya.
Saat ini, LKM tidak lagi dibiayai oleh bank dunia, sehingga OPD terkait untuk bisa menganggarkan dana pembinaan untuk keberlanjutan program kerja LKM di Balikpapan.
“Kita akan bahas bersama soal anggaran pembinaannya dengan Bappeda, Dinas PU, dan Disperkim. Bagaimanapun, mereka juga mengurusi Kota Balikpapan agar baik dan bersih. Selama ini mereka kerja sosial, sedangkan mereka juga punya keluarga, maka harus diperhatikan,” ungkapnya.
Keberlanjutan LKM ini harus di support, karena LKM sangat membantu program-program pemerintah dalam pengentasan kawasan kota kumuh. Untuk itu, tidak ada alasan pemerintah tidak membantu segala bentuk program LKM yang bersinergi dengan Pemkot Balikpapan.
Sementara itu, Ketua Asosiasi LKM Kota Balikpapan periode 2023-2028, Adi Suwito mengatakan, seluruh pengurus LKM sempat merasakan kegelisahan, karena belum diketahui arah dan tujuan LKM di Balikpapan kedepannya, setelah berakhirnya program Kotaku dari pemerintah pusat pada akhir bulan Juni lalu.
Kegelisahan itu mulai terjawab semenjak dirinya bertemu dengan Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh. Segala keluhan-keluhan dari jajaran Pengurus LKM bisa tersampaikan, termasuk ke OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Setelah mendapat respon dari Abdulloh, program LKM di Balikpapan akan terus berjala.
“Alhamdulillah, apa yang menjadi kegelisahan kami ini ada harapan yang luar biasa dari Ketua DPRD. Pak Abdulloh langsung respon untuk membantu keberlanjutan LKM di Balikpapan,” ujarnya.
Pelantikan juga dihadiri anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo dan Taufiq Qul Rahman; Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Pertamina Balikpapan, Pengurus Asosiasi LKM Kota Balikpapan dan Pengurus LKM dari 31 Kelurahan.
