BorneoFlash.com, BALIKPAPAN – Proses penyelesaian ganti rugi tanah masyarakat yang berada di Kawasan Hutan Lindung Sungai Manggar (HLSM) dan terkena proyek Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 1 dan 5, mulai mendapati titik terang.
Klaim masyarakat pada tanah dengan 39 bidang seluas ± 211.825 m2 yang diajukan sejak tahun 2018 tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme perubahan batas. Akhirnya di tempuhlah mekanisme Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (Inver PPTPKH) yang difasilitasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
Langkah ini ditempuh sebagaimana Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
“Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 1 dan 5 yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Agustus 2021 itu memang masih menyisakan persoalan. Pada Juli 2021 seluruh pihak terkait mengikuti rapat yang difasilitasi KSP dan menghasilkan suatu usulan, ” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Hasil rapat tersebut, kata Rahmad, sebagaimana surat Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda, memohon agar Wali kota Balikpapan mengajukan surat usulan area Inver PPTPKH pada Kawasan HLSM kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda. Mekanisme inver tersebut, kata Rahmad, posisinya berada di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) sejak 27 Agustus 2021 kemarin.
“Kami berharap agar semua pihak terkait dapat bersinergi untuk mempercepat pelaksanaan Inver PPTPKH tersebut sehingga proses berjalan sesuai kesepakatan timeline dan kalau bisa sebelum tiga bulan kedepan,” ujar Rahmad akhir pekan ini.
