BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai krisis energi menjadi momentum penting untuk membenahi kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar lebih tepat sasaran serta mengurangi beban APBN.
Menurut Eddy, lonjakan harga minyak global meningkatkan beban subsidi energi sekaligus mempersempit ruang fiskal negara.
Karena itu, pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan subsidi agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menunda pembenahan subsidi energi. Di saat yang sama, pemerintah juga perlu menyiapkan desain kebijakan energi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Eddy menilai perbaikan subsidi energi akan menciptakan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menekan potensi salah sasaran.
Selain itu, berbagai data menunjukkan banyak masyarakat mampu justru menggunakan Pertalite, solar, dan LPG bersubsidi.
Karena itu, Eddy mendorong pemerintah menata kebijakan subsidi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurutnya, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga kemampuan negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien, dan berkelanjutan.
Alumni doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia itu juga meminta pemerintah mengalihkan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memperkuat fondasi kemandirian energi nasional di masa depan.
“Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran. Pemerintah juga dapat mengalihkannya untuk pengembangan energi terbarukan guna memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Eddy.
Ia menambahkan langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan energi. (*)
