BorneoFlash.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai menerapkan langkah pengendalian anggaran secara menyeluruh menyusul penurunan signifikan pada kapasitas keuangan daerah.
Kebijakan ini langsung terlihat dalam berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk perubahan pola konsumsi dalam rapat yang kini dibuat lebih sederhana.
Di lingkungan Balai Kota, penyediaan konsumsi rapat tidak lagi seperti sebelumnya. Bahkan, dalam sejumlah pertemuan internal, hanya disediakan air minum sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja operasional.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan cukup besar dalam beberapa waktu terakhir.
Ia mengungkapkan bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari kisaran Rp5,8 triliun, anggaran kini berada di angka sekitar Rp3,18 triliun setelah adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, termasuk pengurangan dana transfer ke daerah.
Situasi tersebut mendorong pemerintah kota untuk melakukan penataan ulang terhadap seluruh komponen pengeluaran, termasuk kebijakan pembatasan perjalanan dinas yang kini diberlakukan secara selektif.
Menurutnya,perjalanan dinas tidak lagi dilakukan secara rutin, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang dengan mengedepankan urgensi dan manfaat langsung bagi daerah.
“Pelaksanaan perjalanan dinas saat ini dibatasi secara ketat dan hanya diperkenankan untuk kegiatan yang benar-benar esensial, khususnya yang berkaitan dengan upaya memperoleh dukungan kebijakan maupun pembiayaan dari pemerintah pusat,” ujarnya, pada Kamis (19/3/2026).
