BI Waspadai Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Neraca Pembayaran Indonesia

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa (17/3/2026). FOTO : ANTARA/ Muhammad Baqir Idrus Alatas
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa (17/3/2026). FOTO : ANTARA/ Muhammad Baqir Idrus Alatas
banner 300×250

BorneoFlash.com, JAKARTA – Gubernur Perry Warjiyo menekankan pentingnya memperkuat neraca pembayaran Indonesia untuk meredam dampak konflik di Timur Tengah.

 

Ia menjelaskan surplus neraca perdagangan pada Januari 2026 mencapai sekitar 1 miliar dolar AS, turun dari 2,5 miliar dolar AS pada Desember 2025. Perlambatan permintaan global terhadap ekspor nonmigas menyebabkan penurunan tersebut.

 

Perry menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung daring dari Jakarta, Selasa.

 

Sementara itu, aliran modal dan finansial pada Januari – Februari 2026 mencatat net inflow 1,6 miliar dolar AS. Investasi asing pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mendorong arus masuk tersebut.

 

Namun pada Maret 2026, investasi portofolio mencatat net outflow 1,1 miliar dolar AS. Ketidakpastian pasar keuangan global akibat konflik Timur Tengah memicu keluarnya sebagian modal.

 

Di sisi lain, cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 mencapai 151,9 miliar dolar AS. Nilai ini setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

 

Ke depan, Perry mengingatkan penurunan prospek pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan harga minyak dunia perlu diwaspadai. Kedua faktor itu berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan hingga mendekati batas atas 0,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

Karena itu, ia menegaskan pemerintah dan otoritas terkait harus memperkuat sinergi kebijakan untuk meningkatkan kinerja neraca pembayaran, menjaga ketahanan eksternal, dan mempertahankan kepercayaan investor global. (*

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.