Menurut Manalu, kebijakan ini juga bertujuan menekan jumlah kendaraan yang melebihi dimensi maupun muatan yang diizinkan. Kendaraan jenis tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan jalan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
“Jika kendaraan over dimension dan overloading terus beroperasi, usia jalan yang seharusnya dapat bertahan hingga lima tahun bisa berkurang menjadi tiga atau empat tahun. Kondisi tersebut tentu berdampak pada pembiayaan perbaikan yang harus ditanggung negara maupun APBD,” katanya.
Selain pengaturan pembelian Bio Solar, Pemkot Samarinda juga menyiapkan surat edaran kedua yang berfokus pada pemetaan SPBU yang melayani pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua dan roda empat.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean panjang di sejumlah SPBU yang selama ini kerap menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan.
“Pemetaan SPBU dilakukan agar antrean kendaraan tidak menumpuk di satu titik. Dengan begitu, potensi kemacetan dapat ditekan, waktu perjalanan masyarakat tidak terganggu, serta dampak polusi udara juga bisa diminimalkan,” ujarnya.
Manalu menambahkan, rencana kebijakan ini masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk mempertimbangkan kebutuhan kendaraan yang digunakan oleh pengemudi transportasi daring.
“Kami masih melakukan pemetaan lanjutan, termasuk menerima masukan dari para camat. Misalnya terkait kendaraan yang digunakan oleh pengemudi transportasi daring,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa secara teknis banyak kendaraan roda empat keluaran terbaru yang direkomendasikan pabrikan menggunakan bahan bakar dengan angka oktan RON 92 atau Pertamax, bukan Pertalite.
Melalui dua kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda berharap distribusi bahan bakar bersubsidi dapat lebih tertata dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap lalu lintas serta menjaga ketahanan infrastruktur jalan di Kota Samarinda.
