BorneoFlash.com, KUKAR – Upaya mitigasi risiko terhadap infrastruktur strategis di Tenggarong menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menilai pengawasan teknis terhadap jembatan harus dilakukan secara sistematis guna menjamin keselamatan masyarakat.
Ketua Komisi III, Farida, menegaskan bahwa aspek keselamatan publik tidak boleh dikompromikan.
Infrastruktur vital seperti Jembatan Kutai Kartanegara, menurutnya, harus berada dalam skema pemantauan rutin dan terukur.
“Keselamatan masyarakat itu tidak bisa ditawar. Karena itu, monitoring berkala terhadap kondisi jembatan harus menjadi prioritas,” ungkapnya, pada Jumat (27/2/2026).
Farida pun menjelaskan, mitigasi risiko tidak cukup hanya dengan pemeriksaan visual, tetapi perlu disertai kajian teknis menyeluruh yang mencakup struktur, kekuatan material, hingga potensi pergeseran akibat beban kendaraan dan faktor lingkungan.
“Risiko seperti retakan kecil atau perubahan struktur mungkin terlihat ringan, tetapi jika dibiarkan bisa berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Itu yang harus kita cegah sejak awal,” sebutnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah melalui dinas teknis menyusun jadwal evaluasi rutin, minimal setiap enam bulan, disertai laporan tertulis sebagai bentuk transparansi dan bahan pengawasan legislatif.
“Kita ingin ada sistem monitoring yang jelas dan terdokumentasi, sehingga setiap perkembangan kondisi infrastruktur dapat terpantau dan ditindaklanjuti secara cepat,” paparnya.
Menurut Farida, penganggaran untuk pengawasan teknis harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. DPRD, lanjutnya, siap mendukung apabila terdapat usulan penguatan anggaran demi menjamin keselamatan masyarakat.
Dengan langkah mitigasi yang terencana dan berkelanjutan, Komisi III berharap pengelolaan infrastruktur di Kutai Kartanegara tidak bersifat reaktif, melainkan berbasis pencegahan dan manajemen risiko jangka panjang.
