Indonesia Kuasai 63% Saham Freeport Setelah 2041, Potensi Rp90 Triliun per Tahun

oleh -
Penulis: Wahyuddin Nurhidayat
Editor: Ardiansyah
Sebuah truk pengangkut biji tambang beraktivitas di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua. FOTO: ANTARA/ Wahyu Putro A/pras/aa.
Sebuah truk pengangkut biji tambang beraktivitas di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua. FOTO: ANTARA/ Wahyu Putro A/pras/aa.
banner 300×250

BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga cadangan tambang habis. Sebagai bagian kesepakatan, Freeport-McMoRan (FCX) akan melepas 12% saham ke Indonesia setelah 2041.

 

Mulai 2042, Indonesia akan menguasai 63% saham PTFI. Saat ini, melalui MIND ID, pemerintah sudah memegang 51% saham, dan angka ini akan bertambah sesuai kesepakatan baru.

 

Pemerintah, FCX, dan PTFI menandatangani MoU pada 18 Februari 2026 di Washington DC, AS. Penandatangan dilakukan oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani, CEO FCX Kathleen Quirk, dan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

 

Tony Wenas menyatakan perpanjangan IUPK akan menambah penerimaan negara sekitar US$6 miliar (Rp90 triliun) per tahun, termasuk Rp14 triliun untuk pemerintah daerah Papua. Dia menegaskan pemerintah akan menjaga 30 ribu tenaga kerja dan mendanai program pengembangan masyarakat Rp2 triliun per tahun.

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan perpanjangan IUPK harus meningkatkan pendapatan negara, termasuk royalti dan pajak emas, sesuai prinsip Pasal 33 UUD 1945.

 

Saat ini, MIND ID memegang 51,24% saham PTFI, sedangkan FCX memegang 48,76%. FCX mempertahankan sahamnya hingga 2041 dan akan memegang sekitar 37% mulai 2042.

 

Poin Penting MoU

  1. Pemerintah memperpanjang IUPK untuk memberi kepastian hak operasi sumber daya.
  2. PTFI memperkuat dukungan masyarakat Papua, termasuk membangun rumah sakit baru dan fasilitas pendidikan medis.
  3. PTFI memperluas eksplorasi dan studi sumber daya jangka panjang.
  4. PTFI memprioritaskan penjualan lokal tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, dan produk lain, serta memperluas pemasaran ke AS sesuai kebutuhan pasar.
  5. FCX mengalihkan 12% saham ke pemerintah tanpa biaya setelah 2041.
  6. PTFI dan FCX akan mempertahankan tata kelola, struktur operasi, IUPK, dan perjanjian pemegang saham selama masa pakai sumber daya.

Chairman FCX Richard C. Adkerson dan CEO Kathleen Quirk menegaskan perpanjangan izin memberi peluang membangun nilai bagi semua pemangku kepentingan. PTFI akan segera mengajukan perpanjangan IUPK sesuai kesepakatan. (*)

Simak berita dan artikel BorneoFlash lainnya di  Google News

Jangan ketinggalan berita terbaru! Follow Instagram  dan subscribe channel YouTube BorneoFlash Sekarang

No More Posts Available.

No more pages to load.