BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan setuju menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai tahun 2026.
Keputusan ini mengikuti usulan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang disampaikan dalam konferensi pers Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Sebelumnya, Cak Imin kerap menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Namun, setelah mendengar penjelasan Menkes, ia berubah sikap dan menyetujui kebijakan tersebut. “Semua yang disampaikan Pak Menkes saya setujui,” ujarnya dalam konferensi pers daring itu.
Menurut Ketua Umum PKB ini, kenaikan iuran dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki layanan kesehatan sekaligus menstabilkan keuangan BPJS yang selama ini sering defisit.
Ia menekankan, kenaikan ini hanya membebani masyarakat mampu, yaitu desil 7–10 menurut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sementara masyarakat miskin tetap ditanggung oleh APBN.
Sementara itu, Menteri Budi menegaskan kenaikan iuran mendesak karena defisit BPJS terus melebar. Pada 2025, defisit tercatat lebih dari Rp 20 triliun. Ia menekankan, iuran harus disesuaikan setiap lima tahun agar sistem kesehatan tetap berkelanjutan.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan inflasi menyebabkan biaya kesehatan meningkat setiap tahun. Tanpa penyesuaian iuran, beban terhadap sistem kesehatan nasional akan semakin berat.
Data menunjukkan, biaya jaminan kesehatan nasional meningkat dari Rp 158 triliun tiga tahun lalu menjadi Rp 190 triliun pada 2025.
Budi memperingatkan, jika iuran tidak naik, dalam lima tahun ke depan negara tidak akan mampu membiayai pelayanan kesehatan masyarakat. “BPJS tidak akan cukup dana untuk menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya. (*)
