BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak berdampak pada masyarakat miskin.
“Pemerintah membayar iuran peserta miskin, jadi kenaikan tidak berpengaruh,” ujar Budi di Jakarta.
Budi menyebut BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp20–30 triliun. Pemerintah telah menyiapkan Rp20 triliun untuk menutup kekurangan, namun risiko defisit tahunan tetap ada.
“Jika BPJS menunda pembayaran ke rumah sakit, operasional bisa terganggu. Karena itu, kita perlu perubahan struktural,” katanya.
Budi memastikan penyesuaian tarif tidak memengaruhi Desil 1-5 dalam DTSEN. Pemerintah menanggung kelompok ini melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Menurut Budi, BPJS Kesehatan menerapkan prinsip gotong royong, di mana peserta mampu membantu peserta kurang mampu. Ia menilai iuran Rp42.000 per bulan masih terjangkau bagi kelas menengah ke atas.
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho, mengingatkan kenaikan iuran berisiko menambah peserta nonaktif.
“Jika iuran naik, sebagian keluarga bisa menunggak dan kehilangan jaminan saat dibutuhkan,” ujarnya.
Agung menilai kelompok miskin relatif aman melalui PBI JKN dan kelompok mampu cenderung sanggup menyerap kenaikan. Namun, ia menegaskan kelas menengah, terutama pekerja informal, berada dalam posisi rentan. Ia meminta pemerintah mengkaji kebijakan secara komprehensif agar tidak menurunkan kepesertaan aktif. (*)
