Alwi mengakui, sebagian masyarakat mempertanyakan lambatnya penanganan banjir. Ia menilai hal tersebut wajar karena dampak banjir memang dirasakan langsung oleh warga. Meski begitu, ia menegaskan penyelesaian masalah membutuhkan proses panjang dan dukungan anggaran besar.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diperlukan dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar program pengendalian banjir dapat berjalan optimal.
“Kami juga harus mendapatkan bantuan, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat. Kalau langsung menghabiskan PAD tentu tidak memungkinkan,” paparnya.
Di sisi lain, Alwi menyebut penanganan sampah di Balikpapan sudah menunjukkan progres positif. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dinilai cukup baik dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah kota.
Terkait rencana pembangunan bendungan di wilayah Balikpapan Barat dengan estimasi anggaran Rp10 miliar, DPRD masih akan melakukan kajian mendalam. Ia menekankan pentingnya perhitungan yang cermat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan lapangan.
“Semua harus dihitung secara matang, jangan sampai terlalu besar dan mubazir, atau terlalu kecil sehingga tidak efektif,” pungkasnya.
Adanya komitmen tersebut, DPRD berharap penanganan banjir di Balikpapan dapat dilakukan secara bertahap namun terarah, sehingga risiko genangan di kawasan rawan dapat diminimalkan dalam beberapa tahun ke depan. (*)
