BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan BPJS Ketenagakerjaan harus melindungi pekerja agar tidak jatuh miskin akibat risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ia menyampaikan hal itu saat melantik Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan masa jabatan 2026–2031 di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, lembaga tersebut wajib memastikan pekerja dan keluarganya tetap terlindungi dari risiko kerja, kecelakaan, hingga kematian.
Selain itu, Cak Imin meminta peningkatan kualitas layanan. Ia menekankan bahwa kehadiran BPJS, termasuk BPJS Kesehatan, harus memberi rasa aman, bukan menimbulkan kekhawatiran.
Ia kemudian menyoroti perluasan kepesertaan sebagai tantangan utama, terutama di sektor informal. Di saat yang sama, ia mendorong penguatan perlindungan bagi pekerja migran sesuai amanat undang-undang.
Menurutnya, jaminan sosial yang kuat akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus memperkuat daya saing dunia usaha. Karena itu, ia mengajak perusahaan dan pekerja memperluas kepesertaan secara aktif.
Cak Imin juga menegaskan pentingnya penegakan kepatuhan perusahaan. Ia meminta pengelola mempercepat dan memperjelas proses layanan klaim, termasuk jaminan kehilangan pekerjaan, agar berjalan transparan dan tepat sasaran. (*)
