Ia mengusulkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan kanal sekaligus pengembangan wisata mangrove di kawasan belakang SMA Negeri 8 hingga tembus ke Bedali, Kelurahan Margo Mulyo.
Menurutnya, lokasi tersebut merupakan muara arus air sekaligus titik pembuangan akhir dari wilayah sekitar.
Jika ditata dengan konsep kanal dan wisata mangrove, kawasan itu bukan hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga menjadi destinasi wisata baru yang berkontribusi terhadap PAD.
“Daripada ratusan miliar dihabiskan di satu titik, cukup Rp10 miliar untuk selesaikan di Barat. Ada mangrovenya, bisa jadi destinasi wisata, PAD juga masuk,” ujarnya.
Ia menyayangkan usulan tersebut telah berulang kali disampaikan namun belum terealisasi.
Taufik menegaskan, masukan yang ia sampaikan murni sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. DPRD, kata dia, ingin membantu pemerintah kota mencari solusi konkret atas persoalan fiskal sekaligus pemerataan pembangunan.
“Kami hanya memberikan saran dan masukan. Harapannya bisa diterima demi kemajuan Balikpapan,” tutupnya.
Usulan penguatan PAD dan pengembangan wisata mangrove ini menjadi warna tersendiri dalam pembahasan RKPD 2027 sebuah kombinasi antara penertiban fiskal dan inovasi pembangunan berbasis potensi lokal. (*)
