BorneoFlash.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) bersikap kooperatif saat pemerintah melakukan verifikasi lapangan.
Usai rapat terbatas bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis, Muhaimin menyatakan sekitar 60 ribu petugas dari BPS, Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial daerah terlibat dalam ground check.
Muhaimin meminta masyarakat memberikan data akurat agar bantuan PBI-JKN tepat sasaran. Ia menegaskan akurasi data menjadi kunci untuk memastikan iuran jaminan kesehatan diterima warga yang berhak sekaligus mendukung perencanaan pembangunan. Ia juga mengingatkan petugas agar bekerja disiplin dan sesuai prosedur.
Saat ini, penerima PBI-JKN mencapai sekitar 152 juta jiwa. Sekitar 100 juta peserta dibiayai pemerintah pusat dan 50 juta oleh pemerintah daerah. Namun, evaluasi menunjukkan masih banyak warga miskin dan rentan miskin belum terlindungi.
Berdasarkan DTSEN 2025, lebih dari 54 juta jiwa Desil 1–5 belum menerima PBI-JKN. Sebaliknya, lebih dari 15 juta jiwa Desil 6–10 dan non-desil masih tercatat sebagai penerima. Selain itu, lebih dari 11 juta peserta PBI-JKN dinonaktifkan dan perlu verifikasi.
Muhaimin menegaskan pemerintah perlu menyesuaikan pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran. (*)
