BorneoFlash.com, OPINI – Pendidikan, secara ontologis, adalah proses “menjadi” (becoming). Ia bukan sekadar transfer informasi, melainkan perjumpaan eksistensial antara subjek yang belajar dan subjek yang mengajar.
Namun, hari ini kita menyaksikan sebuah anomali: krisis kepercayaan kepada guru yang bukan lahir dari ketidakmampuan pedagogis semata, melainkan dari struktur diskriminatif yang memisahkan kasta-kasta pendidik—sebuah fenomena yang bisa kita sebut sebagai Apartheid Guru.
Secara hakiki, guru adalah pemegang otoritas moral dan intelektual dalam ruang kelas. Namun, struktur sistemik saat ini telah membelah identitas guru menjadi fragmen-fragmen yang diskriminatif. Secara ontologis, diskriminasi ini merusak “rasa keberadaan” guru.
Bagaimana seorang guru dapat menanamkan nilai keadilan kepada siswa jika eksistensinya sendiri berada dalam sistem yang tidak adil? Ketika status administratif lebih dihargai daripada kualitas dedikasi, maka esensi pendidikan sebagai ruang pembebasan sedang mengalami pembusukan dari dalam.
Krisis kepercayaan publik terhadap guru seringkali dipicu oleh persepsi bahwa guru kehilangan profesionalisme. Namun, jarang kita melihat bahwa profesionalisme sangat berkaitan dengan pengakuan (recognition).
Apartheid guru menciptakan hierarki yang menghancurkan soliditas profesi. Ketika masyarakat melihat guru honorer dibayar di bawah standar kelayakan, muncul stigma “murahan” atau “kurang kompeten”.
Sebaliknya, guru yang berada dalam zona nyaman birokrasi terkadang terjebak dalam administratif formalitas. Dampaknya Adalah Kepercayaan publik luntur karena guru tidak lagi dilihat sebagai “Begawan” atau penjaga moral, melainkan sebagai “buruh kurikulum” yang terkotak-kotak oleh status kontrak kerja.
Apartheid Pedagogis dan Ketimpangan Kelas
Diskriminasi guru bukan hanya soal gaji, melainkan soal akses terhadap pengembangan diri. Guru di sekolah-sekolah elite dengan fasilitas mumpuni mendapatkan pelatihan kelas dunia, sementara guru di pinggiran (yang seringkali berstatus honorer) dibiarkan berjuang sendiri dengan fasilitas seadanya.
Pemisahan ini menciptakan “apartheid intelektual”. Siswa dari kelas sosial rendah diajar oleh guru yang secara sistemik “dimiskinkan” aksesnya, sementara siswa kaya diajar oleh guru yang “dimewahkan”. Hal ini mengkhianati ontologi pendidikan yang seharusnya menjadi great equalizer (penyetara agung). Pendidikan justru menjadi mesin reproduksi ketimpangan sosial.
