“Kami minta kontraktor kooperatif melengkapi berkasnya. Kalau administrasi cepat selesai, pembayaran juga bisa segera diproses,” beber Ahmad Yani.
Dalam pembahasan tersebut, terdapat dua opsi skema pembayaran yang disiapkan. Pertama, menggunakan kas APBD murni 2026 dengan mendahulukan pembayaran utang sebelum membiayai program baru.
“Kita pastikan utang dibayar dulu, baru belanja program berjalan. Jangan terbalik,” tekannya.
Opsi kedua adalah memanfaatkan pinjaman jangka pendek guna menjaga ketersediaan kas agar pembayaran tidak tertunda.
Namun, DPRD mengingatkan agar langkah tersebut tetap memperhitungkan kemampuan bayar hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau memang perlu pinjaman, silakan sesuai aturan. Yang penting hitungannya matang dan tidak membebani APBD di akhir tahun,” paparnya.
Ia turut menyampaikan permohonan maaf kepada para kontraktor atas keterlambatan pembayaran yang terjadi serta berharap kondisi ini menjadi evaluasi bersama dalam perencanaan keuangan ke depan.
“Ke depan kita harus lebih cermat memproyeksikan pendapatan dan belanja. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan mengganggu kepercayaan mitra kerja,” tutupnya.
