Dalam pelaksanaannya, sistem parkir berlangganan akan memanfaatkan kartu digital yang dilengkapi kode batang (barcode). Pengguna cukup memindai kartu saat memanfaatkan fasilitas parkir tanpa perlu melakukan pembayaran tunai di lokasi.
“Apabila telah diluncurkan secara resmi, pemegang kartu tidak lagi melakukan transaksi pembayaran di titik parkir yang ditetapkan. Seluruh mekanisme akan menggunakan sistem digital melalui kartu ber-barcode,” jelasnya.
Adapun besaran tarif yang ditetapkan yakni Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp500 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua. Dishub juga telah memasang papan informasi parkir berlangganan di sejumlah titik sebagai penanda lokasi penerapan awal.
Ke depan, cakupan lokasi akan diperluas secara bertahap. Selain mempermudah transaksi, sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengumpulkan data terkait intensitas kunjungan kendaraan di setiap titik parkir.
“Data hasil pemindaian kartu akan memberikan gambaran mengenai tingkat kunjungan kendaraan pada suatu lokasi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dalam penataan serta perencanaan kebutuhan kantong parkir di masa mendatang,” ungkap Boy.
Meski demikian, keterbatasan ruang parkir di wilayah perkotaan diakui masih menjadi tantangan. Oleh sebab itu, setiap penetapan lokasi parkir berlangganan akan melalui kajian teknis agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
“Keterbatasan lahan menjadi pertimbangan utama sehingga penentuan lokasi harus dilakukan secara selektif. Kendati demikian, program ini tetap ditargetkan dapat berjalan tahun ini dengan sejumlah penyempurnaan,” pungkasnya.
