“Guru menjadi prioritas kami. Apabila kualitas guru meningkat, maka kualitas generasi dan mahasiswa ke depan juga akan semakin baik,” lanjut Rudy.
Dalam perkembangannya, program Gratispol sempat menuai sejumlah keluhan dari mahasiswa dan masyarakat.
Beberapa di antaranya menyatakan tidak memperoleh bantuan karena terdaftar sebagai mahasiswa kelas eksekutif, sementara sebagian lainnya menyoroti lambannya pelayanan administrasi.
Situasi tersebut memunculkan anggapan bahwa program pendidikan gratis belum berjalan secara merata, bahkan dinilai menimbulkan kekecewaan bagi mahasiswa yang sebelumnya berharap memperoleh bantuan.
Menanggapi kritik tersebut, Rudy mengakui bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam layanan Gratispol. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Apabila diperlukan penambahan personel, hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab teknis. Pada prinsipnya, pemerintah hadir untuk melayani masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Kaltim berharap proses sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan program Gratispol dapat dilakukan secara lebih jelas dan menyeluruh, sehingga tidak kembali menimbulkan kebingungan publik.
Program ini tetap diarahkan untuk memperluas akses pendidikan secara merata, dengan mekanisme yang terukur dan tepat sasaran.
