BorneoFlash.com, KUKAR – Kesenjangan anggaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menuai sorotan.
Kebutuhan dana yang diajukan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kukar mencapai Rp109 miliar, sementara alokasi awal anggaran olahraga di APBD 2026 baru berkisar Rp8 hingga Rp10 miliar.
Ketimpangan tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kukar. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan keterbatasan anggaran awal tidak boleh berdampak pada kesiapan atlet maupun keikutsertaan cabang olahraga pada ajang provinsi tersebut.
“Porprov ini bukan sekadar agenda seremonial. Ini menyangkut pembinaan atlet dan prestasi daerah,” tegas Ahmad Yani.
Menurutnya, DPRD Kukar memahami keterbatasan fiskal di tahap awal penyusunan anggaran. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan program olahraga berjalan setengah-setengah.
DPRD Kukar, kata Ahmad Yani, akan mengambil langkah melalui mekanisme APBD Perubahan untuk menutup kekurangan pendanaan yang dibutuhkan KONI Kukar.
“Kita akan dorong lewat APBD Perubahan. Prinsipnya, semua cabang olahraga harus bisa bertanding,” ujarnya.
Ia menekankan penguatan anggaran harus difokuskan kepada KONI sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengorganisasian cabang olahraga dan pembinaan atlet di Kutai Kartanegara.
“Yang kita kuatkan adalah KONI. Mereka yang memegang kendali pembinaan olahraga,” katanya.
Ahmad Yani menilai kepastian anggaran menjadi kunci agar persiapan Porprov tidak berjalan tanpa arah dan target prestasi tetap terjaga.
“Anggarannya harus jelas dan ada kepastian,” tandasnya.
Dengan waktu persiapan Porprov VIII Kaltim 2026 yang masih panjang, DPRD Kukar optimistis penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara bertahap melalui kebijakan fiskal daerah.
