Isu-isu tersebut mencakup aktivitas pertambangan batu bara ilegal, pemanfaatan sumber daya alam, dinamika pilkada, insiden tiang jembatan yang kerap ditabrak ponton di Sungai Mahakam, hingga dampak efisiensi anggaran akibat pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan lalu lintas kapal ponton pengangkut batu bara di Sungai Mahakam yang dapat diamati langsung dari Markas Korem 091/ASN.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan besarnya potensi sumber daya alam di Kaltim. Namun, setelah adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban tambang ilegal, jumlah ponton yang melintas mengalami penurunan signifikan.
“Dari pengamatan kami, jumlah ponton yang melintas kini tinggal sekitar 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang tersisa mayoritas merupakan kegiatan pertambangan yang legal,” jelasnya.
Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah pusat, Brigjen Anggara menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka pendek, termasuk munculnya protes dan perdebatan mengenai keadilan fiskal.
“Dalam satu hingga dua tahun ke depan, dampaknya masih akan terasa. Namun saya optimistis, setelah fase tersebut terlewati, tata kelola anggaran akan menjadi lebih baik,” katanya.
Kegiatan coffee morning tersebut turut dihadiri Ketua PWI Kalimantan Timur Rahman Amin, Ketua Dewan Kehormatan PWI Intoniswan, serta tokoh-tokoh pers senior seperti Syafruddin Pernyata, Charles Siahaan, dan Endro Effendi. Hadir pula perwakilan SMSI, JMSI, AMSI, IJTI, AJI, serta para pemimpin redaksi media cetak, elektronik, dan online.
Saat menyinggung persoalan tiang jembatan di Sungai Mahakam yang kerap ditabrak ponton, Brigjen Anggara menegaskan perlunya menghentikan polemik berkepanjangan dan mengarahkan perhatian pada solusi konkret.
“Persoalan ini tidak lagi memerlukan perdebatan. Masalahnya jelas dan membutuhkan solusi nyata, bukan terus dipolemikkan di ruang publik,” tegasnya.
