BorneoFlash.com, SAMARINDA — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menghadapi persoalan pemerataan.
Program nasional yang menjadi salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut belum sepenuhnya menjangkau peserta didik yang membutuhkan, sehingga diperlukan pemetaan ulang agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran.
Secara konseptual, MBG mendapat respons positif karena dinilai mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Namun, dalam implementasinya di daerah, masih ditemukan sejumlah kendala, mulai dari pendataan penerima manfaat, distribusi bantuan, hingga penentuan sekolah dan siswa yang menjadi prioritas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Armin, menilai MBG merupakan program strategis yang memiliki dampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang matang.
“Program ini memiliki tujuan yang sangat baik, tetapi pelaksanaannya perlu didahului dengan penyusunan skala prioritas agar bantuan benar-benar diterima oleh peserta didik yang paling membutuhkan,” ujar Armin, pada Senin (26/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu seharusnya menjadi sasaran utama. Berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat sejumlah sekolah yang belum tersentuh program MBG, salah satunya SMK Pelayaran yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Sekolah dengan karakteristik tersebut sepatutnya masuk dalam prioritas, mengingat kebutuhan peserta didik terhadap pemenuhan gizi cukup tinggi,” tuturnya.
Menurut Armin, evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan untuk memastikan distribusi program berjalan secara tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak dalam menyusun pemetaan penerima manfaat yang objektif dan berbasis pada kebutuhan riil.
