BorneoFlash.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kanal pengaduan daring dan real time untuk meningkatkan transparansi serta kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Charles meminta BGN menyediakan kanal yang dapat diakses melalui web dan aplikasi agar masyarakat dapat melaporkan langsung masalah distribusi dan kualitas makanan MBG. Ia menyebut DPR masih menerima banyak laporan tentang makanan tidak layak saji, mulai dari gizi tidak seimbang hingga makanan rusak, busuk, atau kedaluwarsa.
Ia juga menyoroti penggunaan berlebihan ultra processed food (UPF) seperti sosis, nugget, dan makanan tinggi gula yang bertentangan dengan tujuan peningkatan gizi anak. Selain itu, Charles menyebut banyak aduan mengenai porsi makanan yang sangat kecil dan tidak manusiawi.
Menurut Charles, kanal pengaduan terintegrasi memungkinkan masyarakat mengirim laporan beserta foto sehingga mempercepat penanganan dan memperkuat pengawasan publik. Dengan anggaran digitalisasi lebih dari Rp3 triliun, ia menilai BGN mampu menyediakan fasilitas tersebut.
Charles menegaskan keberhasilan program MBG harus diukur dari peningkatan kualitas gizi dan kesehatan, bukan semata jumlah penerima manfaat. Ia menilai kanal pengaduan akan mendorong penyedia makanan terus meningkatkan kualitas bagi anak-anak dan kelompok rentan. (*)
