BorneoFlash.com, JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun pada 2026, meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan realisasi 2025 sebesar Rp51,5 triliun.
Dalam UU Nomor 7 Tahun 2025 tentang APBN 2026, pemerintah menetapkan Rp255,5 triliun atau sekitar 76 persen dari total anggaran MBG untuk pemenuhan gizi nasional, termasuk pengadaan makanan bergizi. Pemerintah menyalurkan Rp268 triliun melalui belanja kementerian/lembaga kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Dari jumlah tersebut, BGN mengalokasikan Rp255,5 triliun untuk pembelian makanan bergizi dan Rp12,41 triliun untuk dukungan manajemen.
Pemerintah juga menyiapkan Rp67 triliun melalui belanja non-kementerian/lembaga sebagai cadangan kebutuhan program MBG, meski undang-undang tidak merinci penggunaannya. Pada 2025, BGN merealisasikan anggaran Rp51,5 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp71 triliun.
Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat MBG pada 2026, naik 32 persen dari realisasi 56,13 juta orang pada 2025.
HSBC Global Investment Research menilai MBG menjadi salah satu pendorong pelebaran defisit APBN 2025. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai 2,92 persen terhadap PDB, melampaui target 2,78 persen. HSBC menilai lemahnya pertumbuhan PDB nominal menekan penerimaan pajak, sementara peningkatan belanja melalui program kesejahteraan baru, termasuk MBG, mendorong kenaikan defisit fiskal. (*)
