Ia menegaskan bahwa inovasi berbasis digital menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan yang selama ini terjadi di desa-desa terpencil dan wilayah perbatasan.
Di samping itu, DPRD Kaltim juga menilai perlunya penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam upaya pemerataan distribusi tenaga kesehatan.
Kolaborasi lintas daerah tersebut dianggap krusial untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga medis di wilayah yang masih kekurangan.
“Tanpa keterlibatan aktif dari lembaga pendidikan, upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan akan sulit terealisasi secara optimal,” tegasnya.
Untuk jangka panjang, Andi Satya mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar menyiapkan program beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri daerah. Melalui skema tersebut, penerima beasiswa diwajibkan kembali mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan.
“Dengan adanya kewajiban pengabdian, proses regenerasi tenaga kesehatan dapat berjalan lebih berkelanjutan, khususnya di wilayah terpencil,” katanya.
Krisis tenaga kesehatan di Kalimantan Timur ini terjadi di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Andi Satya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan pemenuhan layanan dasar, agar tidak menimbulkan kesenjangan di tengah meningkatnya perhatian nasional terhadap daerah tersebut.
