BorneoFlash.com, KUKAR – Tekanan terhadap ekosistem Sungai Mahakam dinilai semakin nyata. Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) sekaligus Anggota Panitia Khusus (Pansus), Sri Muryani, menyebut kondisi tersebut sebagai konflik ekologis yang membutuhkan perlindungan hukum lebih kuat.
“Kalau kita bicara Pesut Mahakam, itu bukan soal satu hewan saja. Itu penanda bahwa ekosistem Mahakam sedang bermasalah,” ungkap Sri di DPRD Kukar, pada Rabu (14/1/2026).
Sri menilai aktivitas di sepanjang Sungai Mahakam, mulai dari lalu lintas perairan hingga pemanfaatan kawasan, telah mempersempit ruang hidup biota air. Menurutnya, perlindungan parsial selama ini belum mampu menahan laju kerusakan.
“Sungai Mahakam belum punya status perlindungan kawasan yang benar-benar kuat. Akibatnya, konflik ekologis terus terjadi,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar wilayah perairan Mahakam, khususnya dari Muara Pela hingga kawasan danau di Kenohan, dipertimbangkan masuk dalam skema perlindungan melalui revisi Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya.
“Cagar budaya jangan dimaknai semata benda mati. Ada nilai pengetahuan dan sejarah yang hidup, dan Mahakam menyimpan itu,” tegas Sri.
Menurutnya, jika kawasan tersebut ditetapkan sebagai satu kesatuan perlindungan, maka pengelolaan aktivitas di sungai bisa lebih terkontrol.
“Dengan payung hukum yang jelas, kita bisa bicara pembatasan aktivitas yang merusak ekosistem,” imbuhnya.
Meski demikian, Sri mengakui pembahasan Raperda masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak. “Kami sangat terbuka terhadap masukan pemerhati lingkungan dan budaya, karena Mahakam adalah urat nadi Kutai Kartanegara,” tutupnya.
