BorneoFlash.com, KUKAR – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai transparansi data produksi sektor pertambangan di daerah masih belum optimal.
Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi syarat penting agar fungsi pengawasan berjalan efektif.
Menurutnya, data produksi yang tidak terbuka menyulitkan DPRD dalam mengawasi kontribusi sektor tambang terhadap daerah, baik dari sisi pendapatan maupun dampak lingkungan.
Karena itu, ia mendorong instansi teknis untuk memperbaiki sistem pelaporan dan pengawasan.
“Transparansi data produksi tambang ini penting. Jangan sampai laporan administrasi tidak sejalan dengan kondisi di lapangan,” ucap Ahmad Yani, pada Selasa (13/1/2026).
Ia menilai keterbukaan data juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan sektor pertambangan. Tanpa transparansi, kata dia, potensi persoalan di kemudian hari akan semakin besar.
“Kalau informasinya tertutup, masyarakat pasti curiga. Ini yang harus dihindari dengan membuka data secara jujur dan bertanggung jawab,” katanya.
Ahmad Yani menambahkan, DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal selama didukung data yang valid dan mudah diakses. Ia berharap perusahaan tambang tidak menganggap keterbukaan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab.
“DPRD siap mengawasi, tapi kami butuh data yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
