Terkait APBD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp7,5 triliun, Yani memastikan DPRD bersama pemerintah daerah tetap menyusun prioritas agar anggaran digunakan secara optimal.
“Anggaran tetap kita arahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik,” ucapnya.
Ia menambahkan, program Kukar Idaman sebagai visi pembangunan daerah tetap berjalan meski dilakukan penyesuaian.
“Program Kukar Idaman tetap jalan. Ada evaluasi supaya anggarannya lebih efektif, tapi tidak mengganggu belanja wajib seperti gaji pegawai, dana desa, pendidikan, dan kesehatan,” jelas Yani.
Yani juga menegaskan bahwa alokasi bantuan untuk RT tetap dipertahankan. “Untuk RT sekitar Rp150 juta per RT masih aman, anggaran Rp7,5 triliun masih mencukupi semuanya,” katanya.
Dengan posisi Kukar sebagai daerah jalur utama menuju IKN, ia berharap pembangunan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif lintas pemerintah.
“Kalau pusat, provinsi, dan daerah jalan bersama, dampak pembangunan IKN bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kukar,” pungkasnya.
