BorneoFlash.com, KUKAR – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani menegaskan, pembangunan infrastruktur strategis di wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
“Kalau semua dibebankan ke APBD Kukar, tentu sangat berat. Padahal Kukar ini penunjang utama IKN,” ujar Ahmad Yani.
Ia menilai, proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan dan jembatan penghubung menuju kawasan IKN merupakan kepentingan nasional dan regional, sehingga wajar jika pembiayaannya melibatkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Kita mendorong agar proyek besar, terutama jalan dan jembatan menuju IKN dari Jonggon, dibiayai pemerintah pusat. Provinsi juga harus ikut mendukung,” katanya.
Menurut Yani, keterlibatan pemerintah di atasnya menjadi penting agar pembangunan infrastruktur berjalan seimbang dan tidak menguras kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai Kukar menanggung beban sendiri, sementara perannya sangat strategis bagi kelancaran IKN,” tegasnya.
