BorneoFlash.com, KUKAR – Sistem penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai masih menyisakan persoalan serius dalam mencerminkan kondisi kerja yang sebenarnya di lapangan.
Pemerintah daerah menyoroti pelaksanaan penilaian kinerja ASN yang dinilai rawan bias dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil, sehingga pengawasan berjenjang dipandang perlu diperketat.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa atasan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kualitas penilaian yang diberikan kepada bawahan.
“Kalau ada pegawai tidak masuk kerja, tugas tidak selesai, tapi nilainya tetap bagus, itu berarti sistem pengawasannya bermasalah,” tegas Aulia, pada Selasa (10/2/2026).
Ia menilai praktik penilaian yang tidak objektif berpotensi merusak tata kelola pemerintahan dan berdampak langsung pada kinerja organisasi.
“Penilaian tidak boleh didasarkan pada kedekatan atau rasa suka dan tidak suka,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, hasil evaluasi kinerja harus berani dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan kepegawaian.
“Kalau memang kinerjanya tidak sesuai, konsekuensinya harus jelas. Sistem ini harus berani mengoreksi,” kata Aulia.
Pengetatan pengawasan penilaian kinerja ASN tersebut akan menjadi bagian dari pembenahan internal birokrasi Pemkab Kukar yang saat ini masih berjalan.
