BorneoFlash.com, JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan pemerintah harus menggeser fokus kebijakan pendidikan pada 2026 dari pembangunan fisik ke peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menilai kebijakan pendidikan selama ini masih terlalu menekankan distribusi sarana. Pemerintah perlu memastikan digitalisasi pendidikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif di ruang kelas, didukung guru yang kompeten dan materi pembelajaran berkualitas.
Hetifah mendorong pemerintah memperluas pengembangan SMA Unggul Garuda agar tidak terpusat di wilayah tertentu dan mampu membuka akses pendidikan bermutu bagi daerah yang selama ini terpinggirkan.
Ia juga meminta pemerintah menjalankan Program Sekolah Rakyat dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara adil, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah harus menetapkan kriteria penerima manfaat secara jelas dan menyalurkan anggaran secara tepat sasaran.
Menjelang akhir 2025, Hetifah mengapresiasi program strategis pemerintah, termasuk PHTC Bidang Pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru.
Namun, ia menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi kritis agar kebijakan pendidikan menjawab tantangan zaman dan mewujudkan keadilan sosial. (*)
