“Kalau objek wisatanya belum siap, tentu pengunjung juga tidak maksimal. Dampaknya, ekonomi masyarakat di sekitar Pulau Kumala ikut tertahan,” katanya.
Eko menilai, kelanjutan pembangunan waterboom seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.
Ia mengingatkan agar kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran tidak justru mengorbankan proyek strategis yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat.
“Pembangunan yang jelas manfaatnya bagi perputaran ekonomi masyarakat harus diprioritaskan. Efisiensi anggaran jangan sampai menghambat proyek strategis,” tegasnya.
Ia berharap, jika pembangunan dapat diselesaikan secara menyeluruh, Pulau Kumala tidak hanya kembali menjadi destinasi unggulan daerah, tetapi juga mampu menggerakkan sektor usaha masyarakat, mulai dari UMKM hingga jasa pariwisata.
