BorneoFlash.com, JAKARTA – BNPB memastikan korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang menempati rumah hunian tetap (huntap) menerima sertifikat tanah atas nama kepala keluarga.
Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Lesmana menegaskan BNPB menyiapkan huntap secara cermat karena menyangkut masa depan warga. BNPB tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menjamin kejelasan dan keabsahan status tanah.
BNPB menilai sertifikat tanah penting untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan tempat tinggal jangka panjang bagi warga terdampak. BNPB juga berkoordinasi dengan PVMBG untuk memastikan lokasi huntap berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang dapat diterima.
Di Kabupaten Agam, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah lahan dan memprosesnya melalui mekanisme lintas kementerian sebagai calon lokasi huntap. Sebagai koordinator teknis, BNPB menerapkan pendekatan bottom-up dengan melibatkan wali jorong, wali nagari, dan camat agar relokasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Hasil kesepakatan menetapkan pembangunan 518 unit huntap, merujuk pada huntara yang BNPB siapkan di 16 titik pada enam kecamatan, dengan Kecamatan Palembayan sebagai wilayah terdampak terbesar.
BNPB menghindari lokasi rawan banjir berulang, longsor, dan sempadan sungai. Dengan pendampingan PVMBG, BNPB memastikan lokasi huntap aman hingga sekitar 80 persen dari potensi bencana tahunan serta memenuhi aspek sosial, seperti akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan mata pencaharian, agar kehidupan warga pulih secara bermartabat. (*)
