BorneoFlash.com, KUKAR – Belanja pembangunan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD setelah ditemukan adanya pola keterlambatan pengerjaan proyek yang berulang dari tahun ke tahun.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa daerah masih terjebak dalam siklus proyek molor yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan APBD.
Yani menyebut, beberapa laporan dari kecamatan mengindikasikan adanya pekerjaan fisik yang tidak berjalan sesuai target waktu, bahkan ada yang tersendat tanpa penjelasan teknis yang memadai.
Padahal, setiap program yang sudah masuk dalam penganggaran wajib diselesaikan tepat waktu agar anggaran yang dikeluarkan tidak sia-sia.
“Kalau ada pekerjaan yang terus molor, itu tanda perencanaannya belum maksimal. Kita tidak bisa membiarkan APBD habis hanya untuk menutup pekerjaan tertunda,” ucap Ahmad Yani, pada Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, Proyek yang tidak tuntas tepat waktu seringkali berawal dari kelemahan dalam perencanaan, seperti penyusunan anggaran yang tidak akurat, jadwal yang tidak realistis, hingga minimnya koordinasi antarperangkat daerah.
