Percepatan digitalisasi juga dilakukan untuk menghadapi meningkatnya mobilitas penduduk di kawasan Kukar yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pertambahan aktivitas ekonomi dan administrasi diperkirakan akan meningkatkan jumlah permohonan layanan seperti kependudukan, perizinan, dan rekomendasi teknis.
Pemkab menilai, tanpa sistem layanan yang digital dan terpusat, beban layanan manual bisa menghambat kinerja dan membuat antrean masyarakat semakin panjang.
“Kukar adalah penyangga IKN. Beban layanan pasti meningkat. Karena itu, sistem digital harus siap duluan agar kita tidak kewalahan,” tegasnya.
Selain integrasi data, Pemkab juga menyiapkan peningkatan kompetensi ASN agar mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik.
Pelatihan internal mulai digelar secara bertahap di beberapa OPD, terutama OPD yang bersentuhan langsung dengan layanan publik.
Sunggono memastikan bahwa digitalisasi bukan berarti menghapus pelayanan tatap muka, tetapi memberi alternatif yang lebih cepat dan akurat bagi warga yang memiliki akses internet.
“Intinya, masyarakat punya pilihan. Kalau mau datang ke kantor boleh, tapi kalau ingin hemat waktu bisa pakai layanan online. Pemerintah harus hadir di dua-duanya,” ujar Sunggono.
