BorneoFlash.com, KUKAR – Anjloknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 menjadi Rp7,1 triliun mulai memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat.
DPRD menilai penurunan hampir 50 persen dari tahun sebelumnya berpotensi berdampak langsung pada sektor lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.
Anggota DPRD Kukar HM Jamhari menyebut, belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah, terutama melalui proyek infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, efek berantai ke sektor usaha dan tenaga kerja tidak bisa dihindari.
“Ketika belanja daerah turun drastis, efeknya tidak hanya dirasakan pemerintah, tapi juga oleh masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas proyek dan program daerah,” ujar Jamhari, pada Jumat (5/12/2025).
Ia menegaskan, DPRD akan mendorong agar sisa anggaran yang tersedia tidak hanya difokuskan pada administrasi pemerintahan, tetapi diarahkan pada program-program yang tetap mampu menjaga perputaran ekonomi dan serapan tenaga kerja.
“Kita harus berhitung betul. Anggaran yang ada harus menghasilkan dampak ekonomi. Jangan sampai pengurangan belanja justru memperlebar angka pengangguran,” tegasnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kukar lainnya, yang menilai penurunan APBD harus diantisipasi dengan pergeseran fokus pembangunan. Menurutnya, pendekatan belanja yang padat karya perlu diperkuat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kondisi fiskal seperti ini menuntut kreativitas kebijakan. Program yang memberi efek ekonomi langsung ke masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.
DPRD memastikan pembahasan APBD 2026 akan dilakukan secara lebih ketat, terutama dalam menilai efektivitas setiap program.
Selain menjaga pelayanan publik tetap berjalan, penguatan ekonomi rakyat disebut menjadi salah satu tujuan utama di tengah tekanan fiskal daerah.
