BorneoFlash.com, PENAJAM – Sejumlah program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan tertunda pada tahun anggaran 2025 akibat kebijakan efisiensi yang harus ditempuh pemerintah daerah. Kondisi fiskal yang semakin ketat memaksa Pemkab PPU lebih selektif dalam menentukan kegiatan prioritas.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menegaskan bahwa situasi fiskal daerah saat ini berada dalam posisi yang sangat berat. Karena itu, pemerintah diminta benar-benar memilah program agar layanan dasar tetap terjamin.
“Kondisi fiskal kita sangat terjepit. Pemerintah harus betul-betul memilah mana hal-hal yang prioritas,” ujarnya, pada Rabu (26/11/2025).
Bijak menilai bahwa dari berbagai rancangan strategis OPD, masih banyak kegiatan yang bisa diklasifikasi ulang. Ia menyoroti dua sektor yang menurutnya tidak boleh disentuh pemangkasan, yakni pendidikan dan kesehatan.
“Ada tiga yang wajib: pendidikan dan kesehatan itu tidak ada nilai tawar. Itu harus dijamin dari APBD,” tegasnya.
Selain layanan dasar, Bijak menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan pegawai juga harus tetap diperhatikan. Dua aspek ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas pelayanan publik.
“Kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan pegawai tetap harus dipikirkan,” tambahnya.
Saat ini, DPRD bersama Badan Anggaran (Banggar) tengah membahas nilai anggaran per OPD. Pada tahap inilah kemampuan birokrasi dalam menentukan prioritas dianggap sangat diuji.
“Keputusannya ada di pemerintah dan Banggar. Pembahasan nilai per OPD ini akan menguji kemampuan birokrasi dalam memilah mana yang prioritas dan nonprioritas. Itu harus dilakukan dengan sangat cermat,” jelasnya.
Bijak juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perumusan program OPD PPU. Efisiensi anggaran, katanya, tidak boleh menghambat pelayanan publik yang bersifat mendasar.
DPRD berharap pemerintah dapat menyusun program yang terarah, realistis, dan sesuai kondisi keuangan saat ini. Tantangan fiskal, menurutnya, justru harus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas program dan memprioritaskan kegiatan yang paling berdampak bagi masyarakat.
Dengan pembahasan APBD yang masih berjalan, DPRD menekankan perlunya kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif agar program prioritas tetap berjalan tanpa membebani anggaran daerah.
Pada akhirnya, Bijak berharap seluruh proses perencanaan dilakukan secara cermat, terbuka, dan berpihak pada kebutuhan publik. (*/Adv)
