Ia memastikan pemerintah tetap membuka ruang evaluasi apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan penertiban.
“Mungkin terdapat kekurangan di lapangan, dan itu nanti akan dievaluasi,” tambahnya.
Dalam operasi terakhir, banyak individu yang ditemukan berasal dari luar daerah.
Menanggapi hal tersebut, Andi menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menanggung biaya pemulangan mereka.
“Apabila tempatnya ditutup, maka yang bersangkutan harus berupaya pulang sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, jika biaya pemulangan ditanggung pemerintah, maka pola serupa dapat berulang karena pelanggar merasa selalu ada fasilitas negara.
“Hal tersebut dapat membuat mereka kembali dengan anggapan bahwa pemulangan akan selalu ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Andi memastikan Pemkot tidak akan memberi celah bagi munculnya kembali aktivitas serupa.
Evaluasi lanjutan masih menunggu laporan resmi dari perangkat terkait, namun ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus tetap berada dalam koridor hukum.
“Lokasi itu sudah dinyatakan ditutup, dan pemerintah tidak boleh membuka ruang bagi terulangnya kembali aktivitas tersebut,” pungkasnya.
