BorneoFlash.com, PENAJAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti rendahnya efektivitas program pelatihan tenaga kerja yang dijalankan Balai Latihan Kerja (BLK).
Meski anggaran yang digelontorkan setiap tahun cukup besar, tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dinilai masih sangat minim.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional BLK.
Menurutnya, hasil dari program pelatihan selama ini tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan, termasuk biaya pengiriman peserta ke luar daerah.
“Hasil akhirnya berupa tingkat serapan kerja yang rendah menunjukkan bahwa program BLK perlu ditinjau ulang dan diperluas agar lebih tepat sasaran,” ujarnya, pada Selasa (25/11/2025).
Melihat ketimpangan antara anggaran dan hasil, DPRD PPU bahkan mendorong pengalihan sebagian anggaran BLK ke sektor yang lebih produktif. Mereka menilai dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru yang langsung dikelola oleh pemerintah daerah.
Bijak mencontohkan, dengan besaran anggaran yang selama ini dihabiskan untuk pelatihan, Pemkab PPU sebenarnya berpotensi menciptakan hingga delapan jenis lapangan kerja baru yang dapat langsung menyerap tenaga lokal.
“Dana pelatihan yang hasilnya belum terjamin semestinya bisa dialihkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
DPRD berharap pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut Bijak, kebijakan tersebut harus mampu meningkatkan serapan tenaga kerja lokal sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah lebih optimal.
“Kami meyakini langkah ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal secara signifikan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat PPU,” pungkasnya. (*/Adv)
