BorneoFlash.com, PENAJAM – Sekretaris Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti rendahnya kesadaran nelayan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka termasuk kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.
Dalam wawancaranya bersama awak media pada Kamis (20/11/2025), ia menegaskan bahwa program jaminan sosial sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para nelayan yang setiap hari berhadapan dengan risiko kerja tinggi.
“Nelayan mau ikut kalau gratis. Kalau harus mandiri, itu yang jadi kendala kami mengajak mereka,” ujar Jamaluddin.
Ia menjelaskan bahwa dinas terkait sudah berulang kali memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial, termasuk manfaat ketika terjadi kecelakaan kerja. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah nelayan yang tersambar petir saat bekerja.
“Ada kasus nelayan tersambar petir. Andaikan dia mau mengurus itu, kejadiannya akan ditanggung,” jelasnya.
Namun, upaya peningkatan kepesertaan masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Menurut Jamaluddin, sebagian nelayan masih trauma dengan sistem iuran bersama yang pernah tidak transparan, bahkan di tingkat kelompok.
“Ketika bicara yang ada timbal baliknya, mereka bukan ogah, tetapi enggan. Karena merasa ujungnya tidak selesai,” tambahnya.
DPRD PPU, kata dia, mendorong Dinas Perikanan serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi untuk lebih intens memberikan pemahaman kepada para pekerja rentan mengenai hak mereka untuk mendapatkan perlindungan sosial.
“Nelayan mestinya ter-cover karena mereka pekerja rentan. DPRD mendukung perlindungan ketenagakerjaan. Soal dibiayai mandiri atau pemerintah, tentu bergantung kemampuan keuangan daerah. Kalau bisa dicover, itu lebih baik,” tegasnya. (*/Adv)
